Politik Budaya

Oleh : Hikmah Elisah

Politik kebudayaan adalah sebuah tema yang tidak asing lagi untuk diperbincangkan bersama. Untuk menakar makna politik kebudayaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu politik, dan apa itu kebudayaan sebagai fondasi awal kita untuk menelaah secara lebih mendalam apa yang terkandung dalam tema politik kebudayaan ini.
Politik dalam pemaknaan kebanyakan orang-orang awam, adalah sebuah kata yang mengandung makna negatif. Makna negatif dalam hal ini adalah politik sering dikaitkan dengan suatu cara atau prosedur yang penuh dengan nuansa-nuansa permainan pihak tertentu, yang mana pihak-pihak tertentu itu memiliki kepentingan dan tujuan pribadi yang hendak dicapai. Kata politik juga sering disamakan dengan tingkahlaku para pejabat yang melakukan korupsi, penyogokan, dan perampasan hak milik orang lain secara licik. Ini adalah pandangan sementara yang mendominasi pemahaman orang-orang awam pada umumnya.
Secara umum, politik sebenarnya mempunyai arti yang sangat luas mengandung multiinterpretasi. Politik tidak bisa dimaknai secara tunggal, sebab jika dimaknai secara tunggal, maka akan mereduksi maknanya yang sangat luas itu. Secara sederhana, politik adalah sebuah cara, prosedur, atau strategi untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan Kebudayaan adalah bentuk interaksi individu yang menghasilkan seperangkat nilai, norma, dan tradisi dalam masyarakat. Terkait dengan tema diatas “politik kebudayaan”, maka bisa kita tarik sebuah pendefinisian bahwa politik kebudayaan adalah sebuah cara, prosedur atau strategi untuk melakukan tinjauan ulang dalam rangka penguatan serta pengembalian kembali seperangkat nilai, norma dan tradisi yang dinilai telah mengalami pergeseran dan kemunduran. kebudayaan mencerminkan jati diri masyarakat yang berbudaya. Karena dia adalah pencerminan jati diri suatu masyarakat, maka ketika ada pergeseran dan kemunduran dalam pemaknaan serta aktualisasi kebudayaan tersebut, maka dibutuhkan sebuah cara dan strategi untuk mengembalikannya pada asal mula kedudukannya. Disinilah kita membutuhkan politik.
Mari kita menoleh sejenak bagaimana konteks ke Indonesiaan. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multikultural. Kita memiliki bermacam-macam suku, kebudayaan sampai pada corak pemikiran yang sangat beragam. Bhineka Tunggal ika memberikan pesan pada kita bahwa walaupun kita berbeda-beda namun tetap satu. Dari sabang sampai merauke terlihat jelas kemajemukan yang khas yang dimiliki bangsa kita, namun yang mempersatukan kita adalah kita sebagai bangsa Indonesia yang satu, dengan bahasa yang satu, tanah air satu serta memiliki satu falsafah hidup yang tersermin dalam 5 poin pancasila. Pancasila itu sendiri hadir sebagai bentuk partisipasi aktif beberapa kalangan untuk mencoba mengakomodasi perbedaan-perbedaan indetitas itu.
Namun adalah sebuah permasalahan kita secara bersama bahwa Kecenderungan orang-orang Indonesia secara umum hanya sampai pada mengetahui bahwa memang ada banyak perbedaan antara kita. Tidak ada upaya lanjut untuk mengakomodasi segala perbedaan demi kemaslahatan bersama. Disinilah peran penting kita sebagai kaum intelektual dan pemerintah secara khusus untuk begaimana mengakomodasi perbedaan identitas itu, mengingat kita kini sedang berada dalam sebuah sistem besar yakni sistem kapitalisme. Kapitalisme bukan hanya berputar pada penumpukan modal semata, namun lebih dari itu yakni merubah paradigma berpikir suatu masyarakat. Bagaimana caranya kapitalisme merubah paradigma berpikir masyarakat kita? Yakni dengan cara menghegemoni masyarakat melalui salah satu pahamnya yakni konsumerisme. Konsumerisme adalah sebuah paham yang senantiasa melandasi hidup diatas satu semboyan yakni hidup untuk konsumsi. Puncak kebahagiaan tertinggi ada pada bagaimana hidup ini selalu dipenuhi nuansa konsumsi sebesar-besarnya tanpa batas. Pencapaian-pencapaian kapitalisme dalam menggencarkan pengaruhnya terlihat jelas dengan bagaimana ia berhasil merekonstruksi pola hidup masyarakat kearah konsumsi tingkat tinggi. Konsumen tidak terorganisasi sehingga tidak mampu membangkitkan perlawanan struktural terhadap komersialisasi gaya hidup. Konsumsi menggantikan norma sosial dalam perannya sebagai mesin integrasi dan regularisasi masyarakat (J Baudrillard, 1970).
Sebagai akibat dari pola hidup seperti ini,maka bermunculan orientasi hidup individualis. Hanya peduli pada kebahagiaan sendiri membuat kesejahteraan bersama diabaikan. Individualis yang erat kaitannya dengan narsisisme dalam analisisnya membutuhkan perantara, yaitu model. Model selebritis misalnya diciptakan media massa adalah sebuah pencitraan gaya hidup yang akan menjadi contoh untuk masyarakat banyak. Pencontohan gaya hidup inilah yang kemudian membudaya dikalangan masyarakat kita. Budaya yang oleh JWM Bakker, 1984, adalah Cakupan budaya yakni aspek normatif, kaidah etika, pembinaan nilai, dan perwujudan cita-cita serta mengarahkan dan membentuk tata hidup, perilaku, etos suatu masyarakat, kini tidak mendapat tempatnya lagi. Budaya dalam konteks kekinian tak lebih hanyalah seonggok materi yang akan memuaskan kebutuhan dan hasrat hidup masyarakat.

Ketahuilah bahwa ketika masyarakat diperlakukan sebagai konsumen untuk kepentingan kapitalisme, maka karakter yang terbentuk adalah menjadikan masyarakat sangat individualis. Masyarakat hanya kenal satu pola hubungan, yaitu persaingan dan individualistis. Akibatnya, stres tinggi, gelisah, kolega dianggap pesaing. Maka, solidaritas masyarakat melemah. Dan teranglah bahwa individualisme melemahkan solidaritas. Solidaritas sebagaimana bahasa para ahli adalah sebuah semangat kebangsaan yang mampu menjadi senjata melawan hegemoni budaya luar yang cenderung menciptakan invidualisme. Ketika solidaritas digeser oleh invidualisme, maka nilai luhur kebudayaan kita jelas akan lenyap.

Sedangkan kebijakan publik yang menekankan ekonomi rentan konflik karena memihak yang kuat. Saat hubungan kekuatan menentukan arena sosial, pembelajaran untuk menerima perbedaan tak dipedulikan lagi. Lalu, aneka institusi sosial cenderung menghasilkan diskriminasi.

Maka dalam hal ini, penting memiliki visi kebudayaan. Ada empat alasan mengembangkan politik kebudayaan (L Bonet, 2007). Pertama, nilai strategis budaya sebagai penyebar standar simbolis dan komunikatif. Kedua, perlunya menempa identitas kolektif. Ketiga, politik kebudayaan berdampak positif pada ekonomi dan sosial karena mengembangkan kreativitas. Keempat, perlu memelihara kekayaan kolektif (budaya, sejarah, tradisi, dan seni). Keempatnya mengandaikan penerimaan keragaman masyarakat.

Arah Politik Multikultural

Arah politik multikultural ialah ”pengakuan keberagaman budaya yang menumbuhkan kepedulian agar berbagai kelompok yang termarjinalisasi dapat terintegrasi, dan masyarakat mengakomodasi perbedaan budaya agar kekhasan identitas mereka diakui” (W Kymlicka, 2000).

Rumusan ini mengandung tiga unsur, yaitu identitas, partisipasi, dan keadilan. Identitas terukir dalam menerima keberagaman budaya dan agama. Kekhasan mengafirmasi dalam perbedaan. Dengan menjawab kebutuhan identitas, lahir penghargaan diri sehingga memperkuat komitmen terhadap kolektivitas. Politik multikultural mau memastikan jaminan itu terwujud dalam kebijakan publik dan sistem hukum sehingga cita-cita etika politik terwujud ”semakin memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusiinstitusi yang adil”. Institusi adil bila inklusif. Maka, undang-undang/peraturan tidak boleh diskriminatif. Legislasi bisa menjadi alat pelembagaan diskriminasi dalam hubungan sosial, pekerjaan, dan jabatan. Diskriminasi hukum terjadi bila negara terlalu melegalisasi pelarangan norma moral. Masyarakat berhak mencegah anggotanya merugikan pihak lain. Namun, orang bisa mempertanyakan bila pencegahan diartikan menerapkan keseragaman dengan ukuran moral kolektif. peraturan yang diskriminatif memperparah segregasi sosial.

Membangun budaya inklusif

Bangsa mengandaikan, pertama, acuan ke budaya inklusif termasuk sistem gagasan, etos, cara bertindak, dan komunikasi; kedua, bangsa akan kuat bila anggota-anggotanya saling mengakui hak dan kewajiban masing-masing karena status sama (E Gellner, 1983). Kedua syarat ini memungkinkan terciptanya bangunan keyakinan, loyalitas, dan solidaritas anggotanya. Peraturan yang diskriminatif berarti tidak mengakui kesamaan hak dan kewajiban warga negara. Empat sasaran politik multikultural: pertama, membentuk habitus toleransi, keterbukaan,
dan solidaritas. Pertaruhannya bukan hanya mengelola warisan budaya, seni, dan bahasa, tetapi juga masalah konservasi, pendidikan, dan kreasi. Kedua, membangun artikulasi politik dan multikulturalisme guna menciptakan ruang publik agar beragam komunitas berinteraksi untuk memperkaya budaya dan memfasilitasi konsensus. Dampaknya, frekuensi perjumpaan berbagai kelompok berbeda tinggi dan kategori masyarakat yang ambil bagian dalam keputusan kolektif diperluas. Ketiga, untuk mengimbangi kebijakan ekonomi yang teknokratis, multikulturalisme
mengusulkan sistem baru representasi dan partisipasi. Sistem ini memerhatikan aspirasi budaya, pada gilirannya mengembangkan kapital sosial. Kapital sosial berakar pada jejaring asosiasi dan civisme, yang merupakan tanah subur bagi kesadaran akan makna tanggung jawab kolektif (J Subirats, 2008:61). Kapital sosial, faktor kohesi sosial berkat hubungan kepercayaan, membuat politik lebih peduli solidaritas dan kesejahteraan bersama. Keempat, penataan ruang publik menyangkut tiga aspek, yaitu fisik-sosial, budaya, dan politik. Dari fisik-sosial, perlu dikembangkan bentuk baru permukiman, tata kota, atau perencanaan teritorial agar menghindari segregasi sosial atas dasar etnik atau agama (T Bennett, 2008:23). Dari budaya, pemerintah harus menjamin dimensi multikultural dalam ekspresi di ruang publik, seperti seni, teater, musik, film, sastra, dan olahraga. Maka, pemerintah wajib mendorong pengelola media massa agar peduli pada dimensi multikultural dengan insentif subsidi atau keringanan pajak. Dari politik, kebijakan publik perlu memasukkan program representasi minoritas dalam politik, pendidikan, dan lapangan kerja.

Jadi, untuk menakar politik kebudayaan, maka sangat dibutuhkan peran pemerintah. Dalam hal ini, Partisipasi budaya, toleransi dan pengakuan akan keberagaman identitas, intensitas interaksi antara kelompok-kelompok yang berbeda, peran serta beberapa institusi dalam hal ini media dalam mengekpos segala aktifitas budaya, serta pembukaan regulasi yang adil, maka kebudayaan kita akan senantiasa berkembang dan menjadi cerminan jati diri kita sebagai bangsa yang berbudaya dan beradab. Dengan politik kebudayaan, akan mengangkat kembali keunikan dan kekhasan budaya kita yang terkenal multikultural. Politik kebudayaan juga akan mampu menjadi filter terhadap hegemoni budaya-budaya yang datang dari luar dan sebagai penyeimbang kebijakan ekonomi yang teknokratis.
Di Postkan : Bayhu Amatory
Sebagian sumber dari : Cetak. kompas.com

“Hasil Kajian Muqaddimah Community”
Oleh : Hikmah Elisah

Jadilah Orang Pertama mengomentari tulisan kami

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s